Sabtu, 10-02-2018 jam, 07:48:57

Jabatan Ganda Berujung Tersangka

Jabatan Ganda Berujung Tersangka
ILUSTRASI/NET
Pemko Diminta Segera Mengambil Langkah

PALANGKA RAYA-Ditetapkannya sekretaris daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Rojikinnor dalam kasus dugaan pungli, menimbulkan berbagai analisa terkait penyebabnya. Kabarnya, ditetapkannya tersangka merupakan efek samping yang buruk dari jabatan ganda.Masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Rojikinnor sudah diangkat dan dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Palangka Raya 9 November 2017 lalu. Informasi dihimpun Kalteng Pos menyebutkan, jabatan ganda itu menjadi penyebab Rojikinnor tersangka.

Padahal, uang yang diduga sebagai pungutan liar maupun terkait pidana, berawal dari Disperkim mau menyumbang kegiatan keagamaan akhir Desember lalu. Lantaran tidak ada uang tunai, Disperkim yang dipimpin Rojikinnor meminjam uang ke Sekretariat Daerah (Setda) melalui bendahara yang juga bawahan Rojikinnor saat itu. tetapi, Rabu 20 Desember 2017 lalu kasus dugaan operasi tangkap tangan alias OTT itu terjadi.

Karena jabatan Rojikinnor sebagai Sekda dan sebagai Kepala Disperkim dianggap sangat strategis dan krusial, Pemko akhirnya menunjuk Rawang sebagai Plt Kepala Disperkim Kota. Namun, penunjukan itu dilakukan setelah dugaan OTT pecah.

Kini, menghindari agar roda pemerintahan tidak terganggu, Pemko diminta menunjuk Plt lagi untuk jabatan Sekda karena Rojikinnor tengah menyandang status tersangka. “Yang jelas hal ini harus segera diambil langkah, agar (ditetapkannya Sekda sebagai tersangka, Red) tidak mengganggu, bisa ada sistem pelaksana tugas (Plt) atau lainnya. Sebelumnya (Sekda, red) pernah dijabat Plt juga kan,” kata Sigit kepada sejumlah awak media di halaman kantor wali kota, Jumat (9/2).

Meski begitu, politisi PDIP tersebut menyadari kewenangan Plt berbeda dengan definitif. Tetapi hal itu tergantung pengangkatan Plt akan diberi kebijakan apapun, dalam menjalankan tugas nantinya.“Yang jelas saat ini eranya sudah berubah dan lain. Sehingga perlu sering untuk melakukan komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai sendiri-sendiri dan juga saling menghargai pendapat orang lain sehingga akan menjadi sebuah kebijakan bersama yang baik,” imbuhnya.

Dengan ditetapkan sekda kota sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar, pihaknya tentu berharap agar praktek seperti itu tidak akan terjadi lagi di Palangka Raya.

Terkait hal itu, pihaknya meyakini Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia memahami dan berpengalaman terkait kondisi saat ini. Bahkan, untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihaknya juga meyakini Pemko memiliki beberapa langkah. Di antaranya memberikan sanksi hingga pemecatan terhadap pejabat yang terjerat pidana.

“Sebab apabila dicopot pun harus memiliki kekuatan hukum tetap, karena sangat sulit dan tidak bisa serta merta dilakukan. Harus dikaji berdasarkan aturan yang ada. Prinsipnya selama ini Sekda dijabat oleh Plt juga sangat tidak mempengaruhi sistem pemerintahan yang berjalan,” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Kalteng Pos di lapangan, SEKDA kota Palangka Raya Rojikinnor belum memasuki kantornya beberapa hari terakhir. Hanya terlihat beberapa pegawai yang hilir mudik keluar masuk ruangan Sekda.

“Beberapa hari terakhir ini pa sekda sepertinya tidak terlihat masuk kantor. Dan bisa saja berkas yang perlu penandatanganannya, masih menumpuk,” kata salah satu pegawai Pemko yang enggan namanya disebutkan kepada salah seorang tamu yang datang.

Bahkan, Sekda juga tidak terlihat saat mengikuti apel siaga menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Palangka Raya 2018 ini. “Saya belum mengetahui sekda berada dimana dan kebetulan belum menghubunginya juga,” jelas Wali Kota Palangka Raya Riban Satia.

Sebagai warga negara yang baik, kata Riban, pihaknya menyerahkan kepada proses hukum yang berjalan. “Dalam kasus ini tidak ada hal yang macam-macam. Kami serahkan kepada proses hukum yang akan berjalan nanti,” jelasnya dengan nada optimistis.

Terpisah, Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol Sumanto saat mau dikonfirmasi sejumlah awak media usai menjalankan salat jumat di Masjid Polda Kalteng, masih enggan berkomentar terkait dengan rencana pemanggilan sekda setelah mangkir pada pemanggilan pertama.

Sehari sebelumnya, Sumarto menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu pihaknya telah melakukan gelar perkara dan kemudian akhirnya menetapkan Sekda Kota sebagai tersangka. Dikatakannya pihanya berencana akan kembali melakukan pemanggilan kepada tersangka untuk melakukan pemeriksaan, tetapi berhalangan hadir. (nue/abe/dar)