Jum`at, 09-02-2018 jam, 10:46:06

Pleno KPU Kota Berlangsung Alot

Pleno KPU Kota Berlangsung Alot
Tim Rizky-Daryana, Yuli (kerudung hitam) menunjukkan data pendukung kepada Komisioner KPU Kota, Sastriadi, kemarin. Dia menilai ada perbedaan antara data yang didapat PPS dan masing-masing pemenangan dan ganda antar paslon yang berbeda. //DENAR/KALTENG POS
Tiga Bapaslon Independen Ajukan Keberatan, Ancam Lapor ke Panwaslu dan Gugat ke DKPP

PALANGKA RAYA-Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, terkait hasil verifikasi faktual di PPS dan PPK untuk tiga bakal calon, Kamis (8/2) berlangsung alot. Dari hasil yang diplenokan di tingkat PPK, tiga bakal calon menyatakan keberatan atas mekanisme proses verifikasi faktual. Para bakal calon dari jalur independen itu sepakat menolak hasil pleno dan akan mengajukan keberatan ke tingkat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palangka Raya.

KPU Kota menyatakan, kemarin merupakan pleno perbaikan dukungan bakal calon dari jalur independen. Data-data yang diplenokan itu berasal dari PPK. “Pada hari ini (kemarin, red) KPU melaksanakan pleno hasil rekapitulasi dari PPK itu. Semua bakal calon keberatan terkait  proses yang dirasakan tidak sesuai, dan kita rasa itu sudah sesuai aturan yang ada, karena acuan kita adalah PKPU,” tegas Ketua KPU Kota Palangka Raya, Eko Riadi melalui anggota Komisioner KPU Harmain Ibrohim, kemarin.

Menurut Harmain, dengan adanya keberatan dari bakal calon itu, pihaknya akan menunggu rekomendasi dari panwas seperti apa. Tapi hal itu tidak serta-merta dituruti, namun akan diteliti terlebih dulu. “Kita lihat nanti, sebab kita akan menjalankan tahapan pilkada kota ini sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Saat ditanya kemungkinan bakal calon yang akan melakukan gugatan sampai ke DKPP, KPU mempersilahkan hal tersebut. Namun tidak mengubah tahapan pilkada sampai ada rekomendasi dari panwaslu.

“Silahkan saja mereka melakukan gugatan atau mengadu ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), karena berdasarkan data-data dan hasil dari PPK dan PPS menjadi dasar hasilnya,” tegas Harmain.

Tiga bakal pasangan calon (bapaslon) wali kota dan wakil wali kota Palangka Raya dari jalur perseorangan masih ngotot mampu bertarung di Pilwako Palangka Raya. Meskipun, saat rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, ketiganya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan dari jalur perseorangan.

Ketiga bapaslon tersebut, yakni Dagut-Fitriadi, Rizky Mahendra-Daryana dan Yuliustry-Fathul Munir. Semuanya yakin dan percaya mampu mengubah keadaan tersebut. Sehingga bisa mencalon di pilwalko 2018.

Dari hasil rekapitulasi hasil verifikasi faktual (verfak) I dan II, diketahui bahwa Dagut-Fitri hanya mampu mendapatkan dukungan total 15.031, Rizky-Daryana mendapat dukungan total 16.663 dan Yuliustry-Munir 16.379 dukungan. Agar bisa lolos, seorang bapaslon jalur perseorangan mesti mendapat 19.700 dukungan warga yang telah memiliki KTP elektronik (KTP-el). Namun dilihat dari hasil dukungan yang dikumpulkan mereka, hampir dipastikan peluangnya tertutup.

Hanya saja, keyakinan bahwa data yang dimiliki dan dinilai ada kekeliruan di proses verifikasi, yang menjadikan pihaknya percaya kalau perjuangan menuju KH 1 A masih belum berakhir. “Pertarungan belum selesai, kampanye masih lama. Niat kami independen ini memperbaiki keadaan,” ujar Rizky yang saat itu ditemani dua bapaslon independen lainnya, usai rapat pleno di KPU, Kamis (8/2).

Demikian pula bagi Dagut. Ia pun yakin kalau peluang itu masih ada. Walaupun 12 Februari nanti, KPU akan menetapkan paslon. “Mestinya ada. Tapi kami serahkan ke Panwaslu. Kami yakin bisa,” jawabnya ketika ditanyakan peluang itu.

Sama halnya dengan Yuliustry-Munir. Kata Munir, semua independen merupakan petarung yang tidak akan mudah menyerah. “Kami akan terus bertarung. Kami ini petarung. Yakin, maju terus,” ujarnya, saat jeda rapat pleno rekapitulasi.

Panasnya suhu politik juga terasa saat proses pleno tersebut. Saling adu argumen mewarnai proses rekapitulasi yang dihadiri seluruh komisioner KPU Kota Palangka Raya dan seluruh komisioner Panwaslu Kota Palangka Raya. Bapaslon merasa ada kekeliruan proses verfak, sehingga pihaknya tidak terima keputusan KPU. Mereka pun serempak menyatakan akan melaporkan KPU ke Panwaslu Kota Palangka Raya. Lantaran ada keganjilan, seperti adanya dukungan ganda, perbedaan data di PPS dengan yang dimiliki bapaslon, masih adanya nama Rusliansyah-Rogas dan Nampung-Budi yang diyakini tidak perlu diikutkan di verfak II, KPU dinilai telah melanggar aturan dan mengekang bapaslon independen. Bahkan, KPU direncanakan akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu oleh bapaslon Yuliustry-Munir.

Disampaikan Rizky, adu argumen saat rapat pleno merupakan hal yang wajar. Lantaran, hanya pleno rekapitulasi di KPU yang tersisa menjadi wadah menyampaikan apa saja persoalan yang ditemukan di lapangan. Sementara dari hasil pleno tersebut, pihaknya semakin yakin akan melapor ke Panwaslu. “Besok siang (hari ini, red) kami akan lapor. Ada perbedaan data pendukung antara yang didapat PPS dan kami, padahal itu dari KPU. Itu tidak hanya satu, tapi ratusan. Kami laporan dulu ke Panwas, nanti Panwas yang ngecek,” jelasnya.

Pihaknya juga menuntut melakukan verifikasi tambahan ketika nantinya KPU terbukti bersalah. Lantaran, pihaknya yakin kalau Panwaslu memiliki kemampuan untuk merekom, sesuai harapan yakni bisa dilakukan penambahan waktu verifikasi. Sehingga pihaknya bisa menutupi kekurangan jumlah dukungan. “Gak main-main, kami akan menuntut verifikasi tambahan selama 2 minggu,” jelasnya yang disepakati oleh Dagut dan juga Yuliustry.

Selain itu, pihaknya sedang mengkaji akan melakukan judicial review atau menggugat KPU atas penerapan PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 65 dan 67 yang direvisi dengan PKPU nomor 15 tahun 2017. Yang mana, pasal tersebut mengatur tentang verfak terhadap dugaan ganda. Kata Rizky, yang mereka pahami yakni dukungan murni yang ada tidak mungkin lagi terdobel dengan Rusli dan Nampung yang sudah tidak ikut di verfak II.

Sedangkan Yuliustry juga menyatakan hal yang sama. Katanya, ke DKPP itu bukan gertak sambal saja. Pihaknya akan menyusun berkas yang diperlukan agar bisa diterima oleh DKPP. Ia juga berharap, agar tidak dipersulit oleh KPU dalam pencalonannya itu. “Malam ini (tadi malam, red) kami susun dulu. Intinya gugatan kami berisi buruknya semua produk yang dikeluarkan oleh KPU. Permohonan kami supaya jangan dipersulit KPU,” pungkas dia yang diaminkan oleh Munir. (ari/ami/ens/dar)