Selasa, 13-02-2018 jam, 10:44:28
DPRD Kota

Penyusunan Jadwal Harus Sesuai Aturan

Penyusunan Jadwal Harus Sesuai Aturan
Anggota DPRD Kota Palangka Raya bersama SOPD saat menggelar membahas tentang perubahan jadwal banmus diruang rapat komisi, Senin (12/2).// EMANUEL LIU/KALTENG POS


PALANGKA RAYA – Anggota dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), diruang rapat komisi. Dalam rapat itu, membahas perubahan jadwal kegiatan inti DPRD Kota Palangka Raya, untuk satu masa sidang, sesuai dengan ketentuan yang ada.

 

“Pelaksanaan rapat banmus ini, digelar sebagai tanda mulai terjadwalnya kegiatan yang akan kami laksanakan kedepan,” ungkap Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto usai rapat banmus, Senin (12/2).

 

Politikus dari PDIP ini mengatakan, secara garis besar rapat banmus saat itu adalah untuk membahas jadwal kegiatan dewan kota pada masa sidang mendatang.

 

“Sudah diserahkan segala sesuatu perihal penjadwalan kegiatan oleh pihak Pemko. Dengan demikian diharapkan tidak ada perubahan yang terjadi secara mendadak,” harapnya.

 

Dia juga mengatakan, penyusunan jadwal tersebut tidak hanya terencana, namun juga harus sesuai aturan yang ada. Sebab, jadwal kegiatan yang disampaikan dalam rapat banmus merupakan acuan kerja anggota DPRD Kota Palangka Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

 

Dia menjelaskan, pada hakekat, banmus tidak hanya mengatur kinerja anggota dewan, tetapi lebih kepada bagaimana mensinkronkan antara agenda dewan dengan Pemerintah Kota. Untuk itu pengaturan jadwal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota harus terencana. Sebab, seluruh kegiatan dewan yang dijadwalkan dalam Banmus merupakan ujung tombak kegiatan inti, agar bisa berjalan sinkron, lancar dan tanpa hambatan.

 

 Dalam kegiatan penjadwalan yang diserahkan dan disusun oleh tim dari Pemerintah Kota itu, nantinya akan berkaitan langsung dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), yang merupakan laporan kepala daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program pemerintah.

 

Ditegaskannya, apabila semua itu sudah terjadwal dengan baik, maka pelaksanaan LKPJ kedepannya akan berjalan lancar tanpa mengalami hambatan apapun. Dia juga berharap, kepada Pemerintah Kota untuk berkoordinasi dengan baik terkait penjadwalan tersebut, agar bisa terencana dengan matang dan tidak banyak mengalami perubahan yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan.

 

“Pemerintah Kota harus siap dan menjadwalkan dengan sistematis dan terencana. Jangan sampai ada jadwal yang mundur dari tanggal yang seharusnya,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Kota Palangka Raya itu.(nue/aza/iha)