Kamis, 15-02-2018 jam, 07:51:02

Fairid-Umi Wujudkan Good Governance

Fairid-Umi Wujudkan Good Governance
Di depan Forkopimda Kalteng, Fairid Umi menandatangani komitmen menciptakan Pilkada dan pemerintahan yang punya pelayanan publik berkualitas, terbuka, bebas KKN dan bebas dari narkotika serta mengedepankan komunikasi santun tanpa politik uang dan kampanye SARA, di Aquarius Boutique Hotel, kemarin. //MEDIA CENTER FAIRID-UMI

PALANGKA RAYA-Pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota, Fairid Naparin-Umi Mastikah sepakat mewujudkan pemerintahan dengan tata kelola yang baik, atau good governance. Dikatakan Fairid Naparin, pihaknya menandatangani komitmen tersebut dengan harapan akan tercipta good governance di lingkup Kota Palangka Raya. Bahkan, hal itu juga masuk dalam visi misi pihaknya yang tertuang di semangat kemajuan, kerukunan, dan kesejahteraan bagi semua.“Kami berkomitmen untuk mewujudukan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan mencegah terjadinya maladministrasi,” ujar Fairid, usai penandatanganan komitmen di acara yang digelar Ombudsman RI perwakilan Kalteng di Aquarius Boutique Hotel, Rabu (14/2).

Paslon nomor urut 3 ini juga berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang berkualitas. Apalagi, ketika menjabat, keduanya juga sepakat akan melaksanakan hal itu.“Kami juga berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bebas narkoba. Serta, siap bekerjasama dengan BNN,” jelas pria yang dikenal santun dan energik ini.

Duet pengusaha dan anggota DPRD Kota Palangka Raya ini juga sudah mempersiapkan gagasan dan ide ketika nanti menjabat. Terlebih untuk hak-hak masyarakat adat. Keduanya juga konsentrasi atas hal itu. Mengingat Kota Palangka Raya merupakan Ibu Kota Provinsi Kalteng, serta diwacanakan sebagai calon Ibu Kota Pemerintahan RI. “Menyusun berbagai kebijakan daerah terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan implementasi hak-hak masyarakat adat,” ungkapnya.

Terkait good governance, juga mesti mewujudkan pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Duet Plt Ketua DPD Golkar Palangka Raya dan Ketua DPD Demokrat Palangka Raya ini juga sepakat akan hal itu. Sementara, dalam berkampanye yang akan di mulai pada hari ini, paslon yang diusung dan didukung Partai Golkar, Demokrat, PAN, PPP, PKS, Perindo, PBB, PKPI dan Partai Garuda ini juga akan menaati aturan. “Selama proses penyelenggaraan pilkada ini, kami pun menghindari politik uang serta tidak kampanye SARA,” tukas Fairid. (ami/art/dar)