Jum`at, Tanggal 09-03-2018, jam 02:38:55

APBD Bengkak Jelang Pilkada

APBD Bengkak Jelang Pilkada
Oleh : Destano Anugrahnu SH

MEMBICARAKAN pilkada tentu tak akan cukup kopi satu teko. Hari ini adalah tahun politik yang panjang. Perang itu dimulai dari tahun 2018 ini dan berkepanjangan sampai 2019 nanti. Bangsa ini akan terbelah dalam kubu-kubu yang sangat mungkin setiap saat menjadi sumber-sumber perpecahan, karena setiap kali pesta demokrasi dating, bangsa ini seakan tidak bisa berdewasa dalam pilihan yang berbeda.

Ada yang kalah ada yang menang. Ada simpatisan yang dikhianati pascakemenangan. Ada figur yang ditinggalkan pascakekalahan. Ada pula yang menuai jabatan dan proyek pekerjaan dari hasil gerakan sebagai relawan. Yah… demikianlah serba serbi cerita demokrasi di negeri ini.

Namun, ada satu permasalahan yang mungkin lepas dari amatan kita kaum kecil di negeri ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jelang pilkada, hampir di semua daerah yang melaksanakan pesta demokrasi APBDnya membengkak. Jika pembengkakan tersebut karena pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan program-program pro kaum kecil tentu kita harus mengapresiasinya. Namun sering kali ditemukan fakta empiris di lapangan justru anggaran pada pos bantuan social (Bansos) dan hibah yang membesar. Jika ternyata pembengkakkan itu terjadi karena adanya anggaran siluman, yang dititipkan hasil permufakatan jahat bersama lembaga kolega di legislatif yang tujuannya tentu tidak lain dari pembagian merata hasil jarahan uang rakyat dan upaya penambahan modal dan biaya dalam kontestasi perpolitikan yang akan datang, sungguh ini strategi berpolitik yang keji, kejahatan yang sangat kejam, lagi-lagi untuk kesekian kalinya atas nama rakyat kejahatan itu dibungkus rapi.

Tentu permasalahan ini harus sudah mampu di antisipasi aparat penegak hukum, penegak hukum jangan hanya berfokus pada pengendalian dan penanggulangan  proses demokrasi dalam hal ini pilkada seperti halnya terhadap berita hoax dan SARA, tapi pembengkakan APBD jangan sampaikan dikesampingkan atau lepas dari pengawasan, karena tentu jika hal ini dibiarkan maka akan menjadi suatu preseden buruk umtuk masa yang akan datang, lembaga daerah seperti Inspektorat meski secara struktur di bawah Kepala daerah dan diangkat olehnya, juga harus berani dan bisa menempatkan diri sebagai lembaga yang diamanatkan memeriksa setiap pertanggungjawaban keuangan daerah sebelum dilakukan lembaga independen lainnya, sehingga lembaga ini bukan lembaga yang mandul dan formalitas belaka.

Bagi lembaga independen yang diatur oleh Konstitusi maupun Undang-Undang khusus seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu, pada masa raya pesta demokrasi kali ini mereka harus bekerja extra guna menjaga dan mengamankan uang rakyat, jangan sampai kesekian kalinya lembaga-lembaga yang dibiayai uang rakyat justru secara berjamaah menggerogoti keringat rakyat, meski sudah tidak terhitung berapa kali rakyat dikecewakan oleh para pelayannya, setidaknya masih ada lembaga wadah kami rakyat kecil menitip harapan dan kepercayaan. (*)

Penulis Adalah Masyarakat Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah          


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 25 Jun 18


Sabtu, 14-04-2018 : 06:33:24
Alarm untuk Agen Pendidikan

Ada sebuah catatan penting dari pendidikan global dalam laporan World Development Report (WRF) tahun 2018 tentang pendidikan dengan judul Learning to Realize Education Promise. Ba ... Read More

Sabtu, 31-03-2018 : 08:03:26
Hukum Kompetisi Tarif Ojek Online

POLEMIK angkuta ... Read More

Sabtu, 31-03-2018 : 07:58:44
Calon Jemaah Haji Kalteng dan Istithaah Kesehatan

Read More

Selasa, 27-03-2018 : 02:26:26
Ribut Soal Utang Malaysia

TUMBEN ini terjadi. Seumur-umur baru kali ini utang luar negeri Malaysia diributkan.

Read More