Tanggal 13-04-2018, jam 09:56:33

Dishut Kalteng Dorong Pengusaha Kayu Taat Aturan

Dishut Kalteng Dorong Pengusaha Kayu Taat Aturan
Direktur UHP, Ditjen PHPL Ir Istanto saat membuka workshop di dampingi kepala Kepala Dishut Kalteng, Sri Suwanto di aula kantor setempat, kemarin.(EKO/ KALTENG POS)

PALANGKA RAYA-Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng menggelar workshop membangun konsensus dan stategi percepatan pemenuhan sertifikasi VLK, PHPL IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT di Provinsi Kalteng, bertempat di aula kantor setempat, kemarin. Kegiatan itu mengusung tema “Mencari Terobosan Aksi Dalam Upaya Percepatan Pemenuhan Sertifikasi Legalitas Kayu dan PHPL di Provinsi Kalteng”.

Kepala Dishut Kalteng Sri Suwanto menegaskan, workshop tersebut memang bukan hal yang baru. Namun jika tidak diingatkan biasanya ada  pengusaha yang lalai akan aturan yang telah ditentukan pemerintah.

Berkaitan dengan itu, Dishut Kalteng mendorong agar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)  yang merupakan skema sertifikasi hutan untuk memastikan apakah Unit Manajemen Hutan telah mengelola hutan produksi secara lestari atau tidak.

“Kalau tidak diingatkan dan ditegur pasti ada yang lupa. Makanya dengan adanya kegiatan ini diharapkan pengelola hutan di Kalteng bisa memenuhi Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), PHPL IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, VLK merupakan skema sertifikasi hutan dan industri kehutanan untuk memastikan apakah Unit Manajemen telah mengelola hutan dan atau produk hasil hutan secara legal.

“Dengan memiliki VLK maka akan diketahui bahwa unit manajemen atau industri itu menggunakan bahan baku legal karena dibuktikan dengan dokumen legalitas yang melindungi bahan baku yang digunakan,” terangnya.

Selain memiliki sertifikasi VLK itu, pihaknya pun menginginkan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk melakukan pengelolaan hutan secara lestari karena dalam mengelola hutan itu ada aturan mainnya.

“Kami akui di lapangan dalam pengelolaan hutan tidak bisa ideal secara utuh seperti yang diharapkan karena pasti ada kebocoran dan masalah. Hanya saja kita berusaha untuk meminimalisirnya. Salah satunya dengan workshop ini,” ungkapnya.

Hadir sebagai narsumber sekaligus membuka kegiatan tersebut Direktur UHP, Ditjen PHPL Ir Istanto. Dalam mataerinya ia menyampaikan tentang sertifikasi kayu dan PHPL sebagai tolok ukur kinerja kelestarian produksi lingkungan dan sosial potret kinerja IUPHHK Kalteng. Dan narasumber lainnya  dari WWF-ID yang memberikan materi tentang sertifikasi pengelolaan hutan bertanggung jawab sebagai instrumen pemenuhan tuntutan konsumen di pasar global dalam rangka peningkatkan daya saing. (pri/iha/CTK)



BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 26 Apr 18


Kamis, 26-04-2018 : 06:30:18
Gagalkan Penjambretan, 6 Prajurit Dapat Penghargaan

KUBU RAYA-Aksi prajurit Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura dalam menggagalkan aksi penjambretan viral di media social (medsos). Dua pelaku jambret di Tanjung Raya Dua, Pontianak, Kalimantan Barat berhasil dirungkus setelah terjadi aksi saling kejar. Tepatnya sesaat setelah kedua pelaku merampas ponsel milik seorang pelajar.

Ketika itu, pelaku beraksi di daerah Ambawang Kub ... Read More

Rabu, 25-04-2018 : 09:54:04
Obesitas dan Rokok Sama-sama Berbahaya

Merokok dan obesitas, seakan sudah biasa dalam kehidupan seiring berkembangnya gaya hidup masyarakat. Orang merokok dihantui oleh segudang risiko kesehatan yang membahayakan. Begitu juga berbagai risiko komplikasi akibat obesitas yang tidak boleh disepelekan. Lalu mana yang paling berbahaya, merokok atau obesitas?

Dalam keterangan tertulis hello sehat, Senin (23/4) lalu, ... Read More