Kamis, Tanggal 17-05-2018, jam 09:36:32
Ketika Tahapan Pilkada Memasuki Bulan Puasa

Paslon Dilarang Kampanye di Rumah Ibadah

Paslon Dilarang Kampanye di Rumah Ibadah
Menyambut awal bulan Ramadan 1439 H, tadi malam, umat muslim memanfaatkannya dengan banyak menghabiskan waktu di masjid. (DENAR/KALTENG POS)

Momentum Ramadan kerap digunakan sebagai ajang saling berbagi. Termasuk juga oleh paslon. Akan tetapi, sumbangan yang diserahkan oleh paslon seharusnya disalurkan melalui Baznas. Jika tidak, bisa-bisa terindikasi money politic.

JAMIL JANUANSYAH, Palangka Raya

SELURUH paslon dan tim pemenangan kembali diingatkan Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi. Jangan berkampanye di rumah ibadah seperti musala dan masjid. Pasalnya, disinyalir momentum Ramadan ini bakalan dimanfaatkan paslon untuk berkampanye. Demikian pula dengan penyaluran zakat, paslon diminta menyalurkannya ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang ada di kabupaten / kota setempat.

Dikatakan Satriadi, sejatinya paslon telah mengetahui larangan kampanye di tempat ibadah. Dia menyebut larangan itu sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Jelas tidak boleh berkampanye di rumah ibadah. Dan, aturan ini sepatutnya sudah dipahami oleh semua paslon,” ujarnya kepada Kalteng Pos, kemarin.

Menurut dia, paslon semestinya juga memahami dan menaati aturan itu. Satriadi juga menerangkan, kemungkinan paslon akan kerap hadir ke musala maupun masjid. Sebab, di bulan suci Ramadan, akan banyak kegiatan yang digelar di musala maupun masjid. Seperti kultum, pengajian, buka puasa bersama, salat tarawih, hingga sahur bersama.

Sah-sah saja paslon hadir di kegiatan-kegiatan itu. Akan tetapi, tidak boleh membawa embel-embel dan simbol-simbol kampanye. “Kalau untuk ibadah, tentu tidak boleh dilarang. Tapi, mesti memahami koridornya. Tidak boleh menggunakan simbol-simbol kampanye. Hadir di kegiatan secara pribadi saja,” ungkapnya.

Meskipun demikian, lanjut dia, paslon yang hadir di kegiatan juga mesti menaati aturan. Demikian pula dengan pengurus tempat ibadah maupun panitia pelaksana kegiatan, apabila kegiatan dilaksanakan di tempat ibadah. Lantaran, Satriadi khawatir ada yang memanfaatkan momen Ramadan untuk berkampanye di tempat-tempat ibadah. Ataupun, ada yang dengan atau tidak sengaja melanggar aturan.

“Hadir boleh, tapi tidak boleh berorasi. Apalagi sampai disebutkan atau menyebutkan diri sebagai paslon atau calon. Ini sudah tentu masuk ranah kampanye. Karena, tidak ada unsur kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Misalnya, seorang paslon dikenalkan saat pengajian, ataupun kegiatan di masjid. Ini apa kaitannya dengan ibadah?” terang dia.

Untuk itu, dirinya berharap paslon bisa menaati aturan, seraya tidak menodai kekhusyuan ibadah. Termasuk juga tidak menempelkan atribut ataupun simbol di tempat ibadah. “Foto menggunakan simbol-simbol kampanye, misal ada gesture tangan nomor urut, itu jelas tidak boleh,” tegas dia.

Momentum Ramadan juga kerap digunakan sebagai ajang untuk saling berbagi. Termasuk juga paslon. Akan tetapi, Satriadi mengingatkan agar sumbangan yang diserahkan oleh paslon disalurkan melalui Baznas. “Kalau mau kampanye pertemuan terbatas, di rumah-rumah boleh saja. Asalkan dilaporkan. Untuk sumbangan, tidak boleh disalurkan dalam bentuk uang. Indikasi money politik. Kalau mau, kami meminta paslon untuk menyalurkannya ke Baznas di tiap daerah,” lanjutnya.

Saran inipun menurutnya, sebagai jalan keluar apabila ada paslon yang ingin menyalurkan bantuan atau sumbangan. “Nanti, kalau ada yang beralibi, masa dilarang menyumbang? Sebenarnya tidak dilarang. Asalkan nilainya jangan sampai lebih dari Rp25 ribu, plus tidak boleh dalam bentuk uang. Di setiap daerah sudah ada Baznas juga. Makanya lebih elok disalurkan melalui Baznas,” beber dia.

Selain mengingatkan, Satriadi juga menyatakan apabila masih ada yang melanggar, maka sudah tentu ada sanksi. Demikian juga, ia harap masyarakat juga bisa peduli apabila ada melihat pelanggaran.

“Di Seruyan sudah disosialisasikan terkait menyumbang melalui Baznas, harapannya semua bisa meniru ini. Apabila ada pelanggaran, karena ada 10 kabupaten 1 kota, laporkan saja ke Panwas kabupaten kota, ataupun bisa ke Panwas kecamatan dan juga pengawas lapangan,” pungkasnya. (*)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 28 May 18


Senin, 28-05-2018 : 07:34:28
Sering, Sering Sekali Niat untuk Berhenti

Langkah berani dilakukan Brigadir Meldawati. Meski dalam waktu singkat, dengan pendekatan cepat dan tepat, menyampaikan syiar Islam kepada beberapa Pekerja Seks Komersial (PSK). Tujuannya tak l ... Read More

Minggu, 27-05-2018 : 04:20:11
Oki Doakan Kandungan Ivo Kuat dan Sehat

Sempat diiringi hujan, masyarakat tetap setia menanti buka bersama sembari menyimak tausiah Ustazah Oki Setiana Dewi di Halaman Istana Isen Mula ... Read More

Sabtu, 26-05-2018 : 05:43:17
Perangi Kemiskinan dan Kebodohan, Kuatkan Infrastruktur

PADA kegiatan bertema spirit bulan suci ramadan itu, Sugianto mengingatkan masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan serta keharmonisan untuk membangun Kalimantan Tengah. M ... Read More

Jum`at, 25-05-2018 : 05:09:51
Warga Dayak Ancam Tutup Area PBS

Konflik lahan melibatkan perusahaan dengan masyarakat kembali terjadi. Kali ini warga lima desa di Kotawaringin Timur (Kotim) protes tanah adat mereka dicaplok.

... Read More