Kamis, Tanggal 17-05-2018, jam 09:41:03

Praperadilan Rojikinnor Ditolak

Polda Sudah Sesuai Prosedur, Kuasa Hukum Merasa Kecewa
Praperadilan Rojikinnor Ditolak
Gugatan praperadilan Rojikinnor telah diputuskan Agus Widana sebagai hakim tunggal dalam persidangan kemarin. (DENAR / KALTENG POS)

PALANGKA RAYA–Gugatan praperadilan Sekda Palangka Raya, Rojikinnor, dengan tergugat pihak Polda Kalteng, ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, Rabu (16/5). Agus Widana selaku hakim tunggal dalam persidangan menolak permohonan praperadilan pemohon (Rojikinnor) seluruhnya, dengan pertimbangan permohonan praperadilan yang diajukan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam putusan sidang praperadilan, majelis hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Rojikinnor. Di antaranya, dalil pemohon tentang penangkapan dan penahanan Rojikinnor, yang menyebutkan adanya penangkapan jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak diikuti dengan penahanan. Surat perintah penahanan pasti selisih dengan satu hari (24 jam) dari penangkapan.

Pendapat hakim, penangkapan dan penahanan terhadap pemohon sudah sesuai dengan KUHAP. Berdasarkan keterangan termohon (Polda Kalteng), penangkapan dan penahanan pemohon dilakukan 30 April 2018. Semua prosedur sudah dilakukan termasuk menyerahkan surat penangkapan dan penahanan kepada keluarga pemohon yang diterima istri pemohon dan sesuai surat kepada penuntut umum pada 30 April 2018, bahwa penyidik sudah siap melimpahkan tersangka dan barang bukti tapi tanggapan dari penuntut umum masih belum ada balasan.

Berdasarkan pengalaman saksi (penyidik), ada kejadian tersangka melarikan diri sebelum diserahkan kepada penuntut umum. “Ini menjadi pertimbangan penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon,” kata Agus Widana, kemarin.

Menurut hakim, penangkapan dan penahanan yang dilakukan dalam waktu bersamaan tidak bertentangan dengan pasal 17 dan pasal 19 ayat 1 KUHAP, karena tenggat waktu dalam pasal tersebut menyebutkan paling lama satu hari atau 24 jam.

Artinya, lanjut dia, penyidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam tapi boleh kurang 24 jam dan penangkapan yang melebihi 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum, karena melanggar ketentuan dalam pasal 17 KUHAP dan melanggar hak asasi manusia.

“Tindakan penyidik menangkap dan menahan tidak bertentangan dan sah sesuai dengan KUHAP,” ucapnya sembari menegaskan penetapan tersangka sudah sesuai aturan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang disita kepolisian.

Usai sidang putusan praperadilan, kuasa hukum pemohon, Syamsul Bahri merasa kecewa dengan putusan hakim praperadilan yang menolak seluruh gugatan pemohon. “Kami menghargai putusan akhir hakim praperadilan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, meski berbeda pendapat dengan majelis hakim, tapi karena sudah putusan terpaksa harus diterima. Menurutnya putusan tersebut merupakan otoritas hakim untuk memutuskan. “Pastilah kami kecewa karena keadilan belum tercapai,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Polda Kalteng, AKBP Dwi Tunggal Jaladri mengakui putusan hakim praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan pemohon sah. “Tersangka sudah kami limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera dilaksanakan sidang perkara pokok,” tegasnya.

Sekadar diketahui, Sekda Rojikinnor ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Kasus dugaan korupsi ini terungkap setelah dua orang ASN Pemerintah Kota Palangka Raya tertangkap tangan oleh Ditreskrimum Polda Kalteng diduga pungutan liar pada 20 Desember 2017.

Setelah sempat menjadi tahanan kota beberapa bulan, Rojikinnor akhirnya ditangkap dan ditahan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Kalteng pada 30 April 2018. Pada 14 Mei 2018, tersangka Rojikinnor bersama dengan barang bukti dilimpahkan ke Kejari Palangka Raya. Setelah dilimpahkan ke kejaksaan, status penahanan Rojikinnor ditangguhkan dan sekarang statusnya tahanan kota untuk 20 hari ke depan. (hni/abe)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 16 Aug 18


Kamis, 16-08-2018 : 08:36:13
Pecundangi Persipon, Kalteng Putra Ke Babak 64 Besar

PALANGKA RAYA – Setelah tertunda beberapa pekan, akhirnya Kalteng Putra bisa main perdana di Piala Indonesia 2018. Sekalipun harus away ke Pontianak untuk meladeni perlawanan Persipo ... Read More

Kamis, 16-08-2018 : 08:28:43
TETAP WASPADA ! Jangan Mengadili Keluarga Terduga Teroris

PENANGKAPAN Lu yang dicurigai menganut paham radikal dan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), mengingatkan seluruh masyarakat Kalteng harus waspada. Tokoh agama hingga tokoh adat, diharapkan bert ... Read More

Kamis, 16-08-2018 : 08:19:52
Terkait Paham Radikalisme, Begini Jaringan Terduga Teroris dan Sepak Terjangnya

PALANGKA RAYA-Pria 41 tahun berinisial Lu diamankan Densus 88 antiteror dan Polda Kalteng, terkait dugaan paham radikalisme, Senin lalu (13/8). Sejumlah buku ditemukan petugas dari rumah Lu baik di ... Read More

Kamis, 16-08-2018 : 07:11:14
Satu Bangunan Di-Police Line, Begini Modus Oknum Kades Menyelewengkan ADD dan DD

KUALA KAPUAS-Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Palingkau, Kabupaten Kapuas, masih mengembangkan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) oknum kepala desa (kades), WH. ... Read More