Kamis, Tanggal 17-05-2018, jam 11:15:41
Pemkab Katingan

PBB-P2 Dapat Dongkrak PAD

 PBB-P2 Dapat Dongkrak PAD
Petugas pendataan dan pemutahiran BPKAD Katingan ketika menjelaskan cara pelaporan hingga pembayaran PBB-P2 di Desa Asem Kumbang, beberapa waktu lalu.( BPKAD KATINGAN FOR KALTENG POS)

KASONGAN – Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) dapat mendongrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Katingan turun ke sejumlah kecamatan. Aksi jemput bola tersebut, demi mendapatkan data PBB-P2 yang valid dan akurat, serta memutahirkan data objek pajak baru.

Kepala BPKAD Katingan Roby melalui Kabid Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak, dan Retribusi Daerah Suryadi mengatakan, sejak dua pekan terakhir timnya telah melakukan pendataan sekaligus pemutahiran data objek dan subjek PBB-P2 di Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Kamipang.

"Di Katingan Kuala kami melaksanakan kegiatan di Kelurahan Pagatan Hulu, Kelurahan Pagatan Hilir, dan Desa Kampung Keramat, di sini jumlahnya terdapat 1.156 objek pajak," ungkap kepada wartawan, Selasa (15/5).

Kemudian untuk di Kecamatan Kamipang, ada delapan desa yang BPKAD datangi, yaitu Baun Bango, Galinggang, Tampelas, Parupuk, Karuing, Jahanjang, Tumbang Runen, dan Desa Asem Kumbang. Di lokasi itu BPKAD berhasil mendata sebanyak 1.132 objek pajak.

"Terkait dengan pendataan ini, respon masyarakat maupun pemerintah desa atau kelurahan dalam kegiatan pendataan dan pemutahiran tersebut cukup baik. Sebab tidak memerlukan waktu yang lama, apabila data atau informasi yang diperlukan oleh petugas semuanya terpenuhi," terangnya.

Dijelaskan Suryadi, bahwa data PBB-P2 sangat dinamis dan memiliki potensi perubahan data atau obyek pajak yang dapat beubah sewaktu-waktu. Contoh, sebidang lahan yang tahun lalu masih berupa pekarangan, bisa jadi tahun ini berubah menjadi bangunan rumah. Adapun syarat yang diperlukan, yaitu bukti kepemilikan identitas subjek, seperti KTP, surat pernyataan tanah (SPT), sertifikat, dan sebagainya.

"Berdasarkan pengamatan, kendala secara umum yakni kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat. Sebab masyarakat kebanyakan belum tahu akan pentingnya melapor maupun membayar PBB-P2. Padahal potensi pajak di sektor ini cukup besar dalam mendongrak PAD di Katingan," bebernya. (eri/aza/iha/CTK)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 28 May 18


Senin, 28-05-2018 : 01:07:06
Pemda Harus Lebih Peduli Pada Permasalahan Masyarakat

PULANG PISAU - Akhir-akhir ini DPRD Pulang Pisau menerima beberapa pengaduan dari masyarakat. Pengaduan itu rata-rata terkait permasalahan perambahan lahan milik masyarakat oleh pi ... Read More

Senin, 28-05-2018 : 01:01:37
Dewan Ajak Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

KUALA PEMBUANG - DPRD Kabupaten Seruyan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Hal ini dilakukan guna menangkal paham radikalis ... Read More

Senin, 28-05-2018 : 12:59:04
DPRD Bartim Gelar Buka Puasa Bersama

TAMIANG LAYANG – Demi mempererat hubungan tali silaturahmi DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar buka puasa. Kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor sekretariat, Sa ... Read More

Senin, 28-05-2018 : 12:56:27
Kegiatan Bernuansa Religi Diharapkan Dapat Dilaksanakan Tahun Ini

KUALA KAPUAS - Sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam bulan suci Ramadan, yang biasa digelar menyambut malam selikur ramadan. Salah satunya menggelar pawai t ... Read More