Jum`at, Tanggal 13-07-2018, jam 12:01:10

Mendukung dan Mengawasi IMF–World Bank Annual Meeting 2018 di Bali

Oleh: Saiful Rohman, S.Pd.*
Mendukung dan Mengawasi IMF–World Bank Annual Meeting 2018 di Bali
Saiful Rohman

ACARA IMF–World Bank Annual Meeting 2018 begitu menarik untuk dibahas. Acara yang akan diselenggarakan pada 8-14 Oktober 2018 di Bali itu, mengundang banyak polemik di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memandang, acara tersebut bermanfaat bagi Indonesia. Sebagian lagi memandang acara tersebut merugikan Indonesia.

Promosi sektor pariwisata, meningkatkan transaksi perdagangan, mendorong investasi asing merupakan satu sisi bermanfaat.   Terulangnya tragedI krisis moneter 1998 merupakan satu sisi yang dipandang merugikan.  Dalam beberapa tulisan media online diungkap, bahwa kegiatan tersebut diperkirakan menghabiskan dana operasional senilai Rp1,1 triliun.  Sementara total biaya diperkirakan mencapai Rp6,9 triliun.

Kegiatan yang menghabiskan anggaran besar ditengah polemik tersebut coba ingin penulis bedah dari tinjauan sejarah. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah memasuki masa – masa sulit antara tahun 1945 sampai 1965. Selain harus melakukan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur perang dan diplomasi dengan Belanda, pemerintah juga menghadapi banyaknya keinginan memisahkan diri dari banyak elemen bangsa.

Keinginan memisahkan diri tersebut setidaknya disebabkan oleh tiga faktor dominan. Pertama, faktor ideologi. Banyak pihak yang ingin merevisi ideologi yang telah disepakati bersama sesuai hasil musyawarah PPKI. Mereka menawarkan ideologi komunis dan islam untuk mengganti pancasila. Kedua, faktor restrukturisasi TNI menjadi faktor dominan kedua. Perubahan dan pemangkasan sejumlah tentara dalam tubuh TNI memicu ketidakpuasan banyak pihak dalam internal TNI. Sehingga, muncullah banyak protes bersenjata. Ketiga, pemerataan pembangunan. Sejumlah daerah merasa, daerah mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Mereka menganggap, pembangunan hanya tertumpu pada JAWA SENTRIS. Sehingga, jalan kudeta mereka lakukan.

Penulis akan mencoba membahas faktor yang ketiga, yaitu pemerataan pembangunan. Kita ketahui, bahwa infrastruktur di luar jawa tidak selengkap dan sebaik di Pulau Jawa. Kenyataan ini tidak bisa kita bantah. Banyak kita saksikan, beberapa daerah di luar jawa sangat terisolir. Contohnya, beberapa daerah di Kalimantan Tengah seperti Desa Jaya Makmur.

Kami sebagai penduduk Desa Jaya Makmur untuk menempuh pusat pemerintahan (Kasongan) memerlukan waktu lebih dari 8 jam dengan medan yang sulit dan melelahkan. Hal ini terjadi karena kendala infrastruktur yang tersedia. Penulis kira, permasalahan semacam ini banyak terjadi di luar pulau Jawa. Jika hal ini dibiarkan, peluang untuk munculnya keinginan dan pemikiran memisahkan diri dari NKRI  tidak dapat dihindari. Karena, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terpenuhi. Sehingga, peristiwa sejarah tahun 1945 – 1965 sebagaimana kami sampaikan berpeluang terulang kembali.

Untuk mencegah munculnya pemikiran yang membahayakan tersebut, pemerintah berupaya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di luar pula Jawa. Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang banyak. Pajak tidak dapat dihandalkan secara berlebihan untuk memenuhi pembiayaan tersebut. Mengingat, jika kita menaikkan pajak, maka rakyat akan semakin berteriak. Sementara, pendapatan migas dipastikan berkurang karena migas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Disamping mencari pendapatan alternatif. Langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah meminjaman ke luar negeri. Bank Dunia dan IMF merupakan salahsatu lembaga dunia yang diharapkan dapat membantu Indonesia. Namun, pelajaran tragedi 1998, tetap harus diperhatikan. Supaya, kesalahan 1998 tidak berulang untuk kedua kali.

Dengan demikian, ada dua hal sebagai bahan pemikiran ketika kita menyikapi IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Kegiatan tersebut harus kita pandang sebagai upaya membaca peluang menarik investasi luar negeri untuk membantu pemerataan pembangunan di Indonesia guna mencegah terulangnya kegiatan ingin memisahkan diri dari NKRI. Kedua, pemerintah harus disiplin (tepat) sasaran dalam jumlah utang dan penggunaan. Utang dalam bentuk investasi harus benar – benar diarahkan dalam hal produktif untuk pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Disiplin dalam berutang dapat terwujud manakala pemerintah senantiasa melibatkan secara baik DPR dan DPD sebagai partner/ mitra pembangunan. DPR dan DPD harus dilibatkan secara baik dan benar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tujuannya, supaya penyimpangan dapat dihindari dan kasus 1998 tidak terulang kembali.

Nasi sudah menjadi bubur. Pemerintah sudah menyanggupkan diri menjadi tuan rumah IMF and World Bank Annual Meeting 2018. Alangkah sangat baik dan produktif kita berkhusnudzan dan memberi  kesempatan pemerintah menjalankan apa yang telah direncanakan. Seraya, kita mengawasi dan meneliti setiap langkah strategis dan taktis pemerintah dalam ajang IMF dan World Bank Annual Meeting 2018. Melempar isu negatif terlalu dini dan menghentikan langkah yang sudah disepakati merupakan tindakan tidak produktif. Jika memang pemerintah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan, barulah rakyat dapat mengingatkan. Sekarang, tugas kita adalah mendukung dan mengawasi. (***)

(Penulis adalah Pemerhati Sejarah dan Penulis Buku “BERAS JAMUR” Kontak Person: 082 244865140)


BERITA Terkait
Berita terkini Kalteng Pos Online 22 Jul 18


Jum`at, 13-07-2018 : 12:01:10
Mendukung dan Mengawasi IMF–World Bank Annual Meeting 2018 di Bali

ACARA IMF–World Bank Annual Meeting 2018 begitu menarik untuk dibahas. Acara yang akan diselenggarakan pada 8-14 Oktober 2018 di Bali itu, mengundang banyak polemik di tengah ... Read More

Sabtu, 07-07-2018 : 12:57:55
Pilkada Serentak 2018: Perangkap Primordialisme, Profesionalitas dan Netralitas Aparatur Negara

PILKADA adalah pesta demokrasinya rakyat, bukan pesta demokrasi partai politik atau penyelenggara pemilu atau aparat keamanan. Karena itu dalam pelaksanaan pilkada sebagai pengejew ... Read More

Sabtu, 14-04-2018 : 06:33:24
Alarm untuk Agen Pendidikan

Ada sebuah catatan penting dari pendidikan global dalam laporan World Development Report (WRF) tahun 2018 tentang pendidikan dengan judul Learning to Realize Education Promise. Ba ... Read More

Sabtu, 31-03-2018 : 08:03:26
Hukum Kompetisi Tarif Ojek Online

POLEMIK angkuta ... Read More